EKSISTENSI OPERASIONALISASI OTONOMI DAERAH

Abstract

Abstrak : Dari pemahan Otonomi Daerah tersebut, daerah kabupaten dan kota yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, memiliki otonomi yang utuh dan bulat, sehingga berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan apresiasi masyarakat. Pada dasarnya semua kewenangan tersebut sudah ada pada daerah kabupaten dan daerah kota, sehingga tidak perlu lagi penyerahan kewenangan secara aktif. Daerah dapat menentukan sendiri beberapa fungsi pelayanan bagi masyarakat. Dalam hal ini tidak ada lagi ketergantungan daerah kabupaten dan daerah kota terhadap daerah provinsi, sehingga daerah provinsi disamping sebagai daerah otonom, juga merupakan wilayah administrasi, yaitu wilayah kerja gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, meletakkan titik berat otonomi daerah pada daerah kabupaten dan daerah kota, dengan tujuan untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, hal ini sama dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Dimana daerah kabupaten dan kota mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa maupun aspirasi masyarakat setempat. Dalam pasal 121 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, disebutkan bahwa sebutan provinsi adalah daerah tingkat I (DATI I), kabupaten adalah DATI II dan kotamadya adalah DATI II sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, berubah masing-masing provinsi, kabupaten dan kota. KATA KUNCI : eksistensi, operasionalisasi, otonomi daerah.