IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Abstract

Abstrak: Otonomidaerah merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah- an yang terkait dengan pola hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004. Dengan dernikian dalam implernentasinya diperlukan kearifan dan tanggungiawab dari pemimpin daerah untuk tetap berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonorni daerah diharapkan mampu melahirkan tatanan daerah yang kuat sebagai pilar dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata kunci: Otonomi Daeralr, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Abstract: Regional autonomy is a governance management mechanism inassociated with the pattern of the relationship between central and local governments whose implementation is based on Law number 32 in 2004 and number 33 in 2004. Thus the implementation of the regional autonomy is requiredwisdom and responsibility of local leaders to remain grounded in the existing laws and regulations nowadays. Regional autonomy is expected to be able to make a strong regional structure as a pillar in realizing the Unitary Republic of Indonesia. Keywords: Regional autonomy, the Unitary Republic of lndonesia.